RSS

POSISI DAN PROSPEK GERAKAN PUAN AMAL HAYATI DALAM PERJUANGAN PEREMPUAN DI INDONESIA

20 Jan

Oleh : Prof. Dr. Moh. Mahfud MD

mahfud riYayasan Puan Amal Hayati (PUAN) telah muncul dan bergerak secara dinamis memperjuangkan nasib dan derajat perempuan sejak tahun 2001. Di mana posisi gerakan PUAN di dalam mosaik teori dan problema perjuangan perempuan pada umumnya?

Secara historis, gerakan feminisme telah muncul di Eropa sejak abad ke-18 yang merupakan idiologi pembebasan perempuan untuk melawan ideologi gender klasik yang telah memengaruhi kehidupan masyarakat selama berabad-abad. Sebagaimana ditulis oleh A. Gnevey (1991), terdapat paling tidak empat aliran feminisme yang mendasarkan pada ideologi yang berbeda namun mempunyai komitmen yang sama, yaitu aliran feminisme liberal, aliran feminisme radikal, aliran feminisme marxis, dan aliran feminisme sosialis (Siti Ruhaini Dzuhayatin,1995).

Aliran Feminisme Liberal sangat mendukung industrialisasi dan modernisasi yang dianggapnya sebagai jalan bagi peningkatan kedudukan perempuan, karena ia didasarkan pada kapitalisme liberal yang meng-hendaki persamaan hak bagi laki-laki dan perempuan di berbagai bidang, termasuk bidang pekerjaan, partisipasi politik, pendidikan, dan sebagainya.

Sedangkan aliran Feminisme Radikal memandang bahwa adanya penindasan atas perempuan disebabkan oleh adanya ideologi patriarkal yang menjadi dasar pengaturan hubungan antara perempuan dan laki-laki. Aliran feminisme radikal ini melakukan kampanye menentang sexual harassment (kekerasan seksual) dan eksploitasi perempuan secara seksual bahkan menganjurkan “gaya hidup lesbian” yang dianggap sebagai cara melepaskan perempuan dari penindasan seksual oleh laki-laki.

Adapun aliran Feminisme Marxis, berbeda dengan aliran Radikal, memandang bahwa penindasan perempuan adalah sebagian dari bekerjanya kelas kapitalis dan borjuis yang melakukan penindasan atas proletar. Perombakan atas tatanan kapitalisme yang menindas sangatlah diperlukan dalam rangka membebaskan perempuan dari dominasi lelaki. Menurut Feminisme Marxis perubahan tatanan tersebut harus mencakup pula suatu usaha untuk menghargai “proses reproduksi” secara material yang oleh made of production (pola produksi) kapitalisme cenderung tidak dihargai.

Lain lagi Feminisme Sosialis yang muncul pada era 1970-an. Aliran ini memandang bahwa industrialisasi kapitalistik telah menggiring perempuan ke sektor marginal dengan upah yang rendah dan karenanya industrialisasi kapitalistik itu harus ditendang. Aliran Feminis Sosialis ini juga melakukan kampanye bagi feminisme birokrasi dan politik yang menganggap bahwa “proses reproduksi” tidak boleh menghambat karier perempuan sehingga harus dipandang sebagai bagian dari prestasinya.

Pembongkaran Ideologi Gender

Secara umum, feminisme berusaha membuka kemungkinan pembongkaran atas ideologi gender klasik yang mengandung ketimpangan-ketimpangan dengan memunculkan berbagai pertanyaan tentang apa yang ada dibalik konsep kodrat. Yang ditanyakan adalah, apakah kedudukan perempuan itu merupakan kodrat atau produk sosial?

Menjawab persoalan ini, mayoritas kelompok Feminis mengajukan rumusan konsep yang menyatakan bahwa identitas feminis yang mewarnai ideologi itu hanyalah produk sosial yang ditanamkan sejak dini dalam diri anak-anak sehingga sebenarnya identitas tersebut dapat berubah-ubah.

Menurut feminisme, di samping mempunyai kadar maskulin, setiap laki-laki memiliki dan harus diberi kesempatan mengembangkan identitas feminisme secara proporsional; begitu pulalah hendaknya yang berlaku bagi perempuan. Seperti dikemukakan Bhasin dan Khan, feminisme didasarkan atas realitas kultur dan kenyataan sejarah yang konkret maupun atas tingkatan-tingkatan kesadaran, persepsi, dan tindakan.

Feminisme adalah ideologi yang berangkat dari kesadaran akan adanya penindasan dan pemerasan terhadap perempuan di dalam masyarakat

Jadi, feminisme adalah ideologi yang berangkat dari kesadaran akan adanya penindasan dan pemerasan terhadap perempuan di dalam masyarakat, di tempat kerja, maupun di dalam keluarga yang kemudian menimbulkan kesadaran bagi pe-rempuan maupun laki-laki untuk melakukan tindakan-tindakan guna mengubah keadaan tersebut. Tujuan dari tindakan sadar tersebut adalah untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis dan demokratis dan yang bebas dari penghisapan, diskriminasi, dan pengelompokan berdasarkan kelas, kasta dan jenis kelamin.

Gerakan Praksis Feminisme

Meskipun seperti dikemukan di atas, feminisme sebagai ideologi bisa beragam berdasarkan tingkat capaian dan aliran-alirannya namun dalam gerakan praksisnya semuanya memiliki kesamaan komitmen (Siti Ruhaini Dzuhayatin, 1995), yaitu : (a) tuntutan persamaan upah. (b) pemberian akses yang sama pada sektor publik dan profesi. (c) tuntutan persamaan hak didepan hukum. (d) Pemberian hak bagi perempuan untuk mengontrol kehidupan seksualnya termasuk pengendalian fungsi reproduksinya. (e) pemberian jaminan suasana aman bagi perempuan dari penganiayaan laki-laki. (f) pemberian kebebasan kepada perempuan untuk menentukan sendiri segala gerakan dan aspirasinya. (g) tuntutan perubahan tentang pola kehidupan laki-laki dan perempuan dari gender yang terpola secara tegas menjadi suatu kesetaraan.

Pengaruhi Wacana Hukum

Gerakan feminisme sebagai ideologi pembebasan banyak memengaruhi para pendiri negara atau aktor-aktor politik. Di berbagai negara, ideologi tersebut dicantumkan dalam konstitusinya sehingga menjadi garis politik resmi. Di Indonesia juga terjadi hal yang sama.

Ketika mendirikan negara Indonesia misalnya para pendiri Republik Indonesia ini sangat terpengaruh oleh faham feminisme saat merumuskan UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Di dalamnya tidak terlihat sama sekali adanya diskriminasi atau perbedaan perlakuan antara warga negara laki-laki dan perempuan. Pasal-pasal tentang hak azasi itu menggunakan istilah “warga negara,” tanpa perbedaan jenis kelamin antara lai-laki dan perempuan lihat pasal 27 s/d 34 UUD 1945, begitu juga persyaratan untuk menjadi Presiden (pasal 6 UUD 1945) atau untuk menduduki jabatan-jabatan politik lainnya.

Dengan demikian, dari perspektif konstitusi dan hukum, secara das Sollen, kedudukan dan peran yang diharapkan dari perempuan mendapatkan tempat yang baik. Ketentuan-ketentuan konstitusi tentang posisi perempuan dalam bingkai konsepsi HAM ini diperkuat lagi ketika sejak tahun 1999, UUD 1945 diamandemen. UUD hasil amandemen ini semakin menegaskan tentang kesetaraan kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam hidup berbangsa dan bernegara.

Pengaruh gerakan feminisme di Indonesia paling tidak telah terlihat pada akhir abad XIX ketika Kartini mulai meneriakkan emansipasi perempuan

Pengaruh gerakan feminisme di Indonesia paling tidak telah terlihat pada akhir abad XIX ketika Kartini mulai meneriakkan persamaan hak atau emansipasi perempuan. Munculnya Kartini yang dijadikan simbol gerakan emansipasi perempuan di Indonesia disusul oleh munculnya nama-nama besar seperti Cut Nyak Dien dan Dewi Sartika.

Pada zaman revolusi kita juga mengenal nama Maria Ulfah, SK Trimurti, Fatmawati Soekarno dan sebagainya. Tidaklah mengherankan jika para pendiri republik ini tidak mengalami kesulitan sama sekali untuk memutuskan pasal-pasal dalam konstitusi yang memberi perlindungan atau jaminan kesamaan kedudukan bagi perempuan dengan laki-laki seperti yang disebutkan di atas.

Pengaruh feminisme dalam bidang hukum atau peraturan perundang-undangan lebih mengkristal ketika pada tahun 1963 Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 03/1963. SEMA tersebut tidak memberlakukan pasal-pasal di dalam KUH Perdata yang meletakkan perempuan di bawah kekuasaan laki-laki. Seperti diketahui bahwa KUH Perdata peninggalan Belanda yang diberlakukan berdasarkan pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 memuat ketentuan bahwa seorang perempuan yang bersuami tidak boleh melakukan perjanjian tanpa izin suaminya. SEMA 03/1963 mengeluarkan fatwa agar semua ketentuan dalam KUH Perdata tentang kedudukan perempuan tidak diberlakukan lagi. Ini adalah kemajuan besar bagi perjuangan feminisme di Indonesia.

Dengan demikian, dari perspektif politik dan hukum, perjuangan perempuan telah mendapatkan tempat yang layak di Indonesia. Tetapi jika diukur dari kualitas maupun kwantitasnya, peran dan kemitrasejajaran itu belum memuaskan, bukan hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia. Memang terdapat peningkatan peran yang pesat dari kalangan perempuan di berbagai belahan dunia tetapi porsinya masih jauh berada di bawah peran laki-laki. Hasil Worl Survey on Women in Development, sebagaimana dikutip oleh Moeljanto Tjokrowinoto (1991), menyimpulkan bahwa pada tingkat global harapan konstitusional setiap negara dan dunia internasional tentang kedudukan perempuan belumlah mencapai hasil yang menggembirakan. Tanda-tanda tentang itu adalah:

1. Sumbangan perempuan dalam ekonomi cukup besar. 1 dari 4 karyawan industri dan 4 dari 10 pekerja bidang pertanian adalah perempuan.

2. Perempuan memberikan 66% jam kerjanya, akan tetapi hanya mendapatkan 10 % dari upahnya. Perempuan bertanggungjawab terha-dap 50% produksi pangan dunia namun hanya menguasai 1% material goods yang ada.

3. Perempuan menikmati lebih sedikit dari laki-laki sebagai hasil konstribusinya pada produksi nasional sebab rata-rata upah perjamnya lebih rendah daripada upah laki-laki, perlindungan hukum bagi perempuan lebih sedikit dari laki-laki, perempuan terbatas pada buruh kasar dengan bayaran rendah, akses kepada sumber-sumber produksi lebih kecil daripada laki-laki, dan sebagainya.

Bidang Politik

Jika sorotan diarahkan pada bidang politik dan pemerintahan maka sebuah perbandingan kuantitatif akan memperlihatkan ketidakseimbangan proporsi antara laki-laki dan perempuan. Jumlah perempuan yang terlibat dalam politik jauh lebih kecil dari pada laki-laki. Naisbitt (1995) menyebut bahwa jumlah perempuan yang dapat menjadi anggota parlemen di Indonesia hanya 10% dan Menteri UPW, saat itu, menginginkan agar jumlah anggota legislatif setelah pemilu 1997 dapat ditambah menjadi 18 %. Bahkan dalam garis politik UU Pemilu dan Susduk MPR/DPR/DPD/DPRD, perjuangan parpol untuk pemilu tahun 2004 baru memproyeksikan 30 persen anggota parlemen perempuan. Itu pun dalam kenyataannya tidak dapat dicapai.

Ketidakseimbangan ini akan semakin tampak jelas jika kita melihat perbandingan jumlah pegawai negeri laki-laki dan perempuan. Laporan Wardah Hafidz (1989) menyebut bahwa dari sekitar 3 juta pegawai negeri di Indonesia, pegawai negeri perempuan hanya sebanyak 764.137 orang, yang berarti hanya 25%. Perbandingan ini diperkirakan tak banyak berubah sampai tahun 2007 ini.

Al-Qur’an secara normatif mengambil konsep kesetaraan antaralaki-laki dan perempuan

Dengan demikian, peran perempuan di bidang politik masih sangat kecil dan aktivis-aktivis politik yang sedikit itu pun biasanya hanya terdapat di kota-kota besar. Hanya saja, di era reformasi sebetulnya sudah terjadi perkembangan yang lebih maju, meski tidak begitu signifikan. Kita sudah pernah mempunyai wakil presiden dan kemudian presiden perempuan serta banyak muncul gerakan perempuan yang dapat bergerak secara otonom tanpa dikooptasi oleh kekuasaan, seperti PUAN, Lembaga Bantuan Hukum Perempuan, dan Pusat-pusat Studi Perempuan di berbagai kampus yang semuanya dapat bergerak dengan leluasa.

Pengaruh ideologi gender

Mengapa, meskipun terjadi pe-ningkatan peranan dan pengaruh, perempuan terkesan tetap lemah dan secara nyata (das Sein) tidak dapat menjadi mitra yang sejajar dengan laki-laki? Menurut penulis, paling tidak karena kehidupan masyarakat kita masih dipengaruhi oleh ideologi gender yang tidak menguntungkan posisi perempuan. Ideologi gender yang membedakan secara tegas identitas laki-laki dan perempuan ke dalam maskulin vs feminin, rational vs emosional, eksploratif vs lemah lembut, agresif vs pasif, mandiri vs tidak terlalu mandiri, secara tradisional diyakini merupakan bagian inheren dalam identitas jenis kelamin, yang karenanya dianggap kodrat (Dzuhayatin, 1995).

Teori-teori dasar yang memengaruhi secara kuat bagi pembentukan ideologi gender yang kurang menguntungkan posisi perempuan itu, antara lain, adalah teori kodrat, teori budaya, teori psikoanalisa dan teori fungsional. Menurut teori kodrat, secara kodrati perempuan itu lebih lemah daripada laki-laki baik secara fisik maupun secara psikologis, bahkan teori ‘socio-biology’ yang dikemukakan oleh Wilson (1975) menyebutkan bahwa pembagian tugas di masyarakat didasarkan pada perbedaan struktur genetik laki-laki dan perempuan yang kodrati pula.

John Stuart Mill yang menawarkan teori kebudayaan mengatakan bahwa sebenarnya perbedaan perempuan dan laki-laki itu hanya bersifat politis. Citra perempuan itu tak lain dari hasil buatan kombinatif dari tekanan, paksaan dan rangsangan dari luar atau dari lingkungan sosial manusia.

Sigmund Freud melalui teori psikoanalisanya mengatakan bahwa perempuan itu selamanya akan dihinggapi histeria dan neoritis karena merasa iri pada kelamin laki-laki yang tidak dimilikinya sehingga menimbulkan “inferior complex” pada perempuan itu. Oleh karenanya Freud melihat bahwa pembagian tugas antara laki-laki dan perempuan yang hidup di dalam masyarakat merupakan konsekuensi logis dari kodrat masing-masing.

Sedangkan teori fungsional mengatakan bahwa pembagian kerja seksual mutlak dibutuhkan untuk menjamin harmoni keseluruhan sistem. Talcott Parson, pelopor teori fungsional, mengemukakan bahwa demi kestabilan sistem sebagai keseluruhan, maka setiap bagian harus menguatkan posisi dan fungsinya masing-masing. Dalam rangka itu, perempuan harus konsekuen pada fungsi utamanya di dalam rumah untuk memperkuat fungsi suami. Penegasan fungsi-fungsi itu menurut Parson diperlukan agar tidak terjadi persaingan antara laki-laki dan perempuan yang dapat mengakibatkan disharmoni.

Dasar-dasar teori inilah yang sangat mewarnai ideologi gender yang menghasilkan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan di masyarakat. Ideologi gender yang berkembang atas dasar teori-teori tersebut mengakibatkan tidak setaranya peran antara laki-laki dan perempuan dimana perempuan berada pada posisi yang lemah.

Dalam pada itu idologi gender yang seperti itu berkait kelindan dengan dominasi pandangan fiqhiyah di kalangan masyarakat Islam yang notabene merupakan kelompok mayoritas di Indonesia. Sebenarnya dari sudut doktrin sudah jelas bahwa Islam menganut prinsip persamaan hak dan kesejajaran antara laki-laki dan perempuan.

Penegasan Qur’an yang secara normatif mengambil konsep kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, menurut Asghar Ali Engineer, mengisyaratkan dua hal: Pertama, dalam pengertiannya yang umum, ia berarti penerimaan kedua jenis kelamin dalam ukuran yang setara; Kedua, orang harus mengetahui bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang setara dalam bidang sosial, ekonomi dan politik. Tetapi menurut Asghar memang sulit memberikan jawaban kategoris atas pertanyaan tentang setara dengan laki-laki ataukah lebih rendah, sebab banyak ulama dan fuqaha yang menyatakan secara tegas bahwa status perempuan lebih rendah dari pada laki-laki.

Demikianlah penafsiran dan pandangan muslimin sendiri tentang kesetaraan yang ternyata tidak tunggal atau sering berbeda antara orang yang satu dengan orang yang lain dan antara suatu waktu dengan waktu yang lain. Pandangan yang banyak berpengaruh tentang status laki-laki dan perempuan di kalangan umat Islam adalah pandangan fiqhiyah yang meletakkan status perempuan lebih rendah dari pada laki-laki. Dan ini bertemu dengan ideologi gender yang didasarkan pada teori-teori yang kurang menguntungkan bagi gerakan feminisme sehingga peran dan kesetaraan perempuan yang secara das sollen diakomodasi di dalam politik dan hukum pada kenyataannya (das Sein) menjadi tidak efektif.

Posisi Gerakan PUAN

Di mana sebaiknya PUAN mengambil posisi antara mosaik teori dan wacana yang mendasari gerakan feminisme tersebut? Penulis berpendapat bahwa PUAN tak perlu mencari posisi baru di antara teori-teori tersebut karena apa yang dilakukannya selama ini sudah cukup tepat. PUAN tak perlu mengambil posisi untuk berpihak kepada salah satu teori yang melahirkan empat aliran feminisme, yaitu aliran Liberal, aliran Radikal, aliran Marxis, dan aliran Sosialis. PUAN harus mengambil posisi di tempat bertemunya aspek praksis dari keempat aliran itu sebagaimana diurai (dalam tujuh butir) bagian ketiga tulisan ini. PUAN dapat langsung bergerak tanpa harus diserimpet oleh teori-teori yang memang lebih tepat diolah oleh akademisi.

PUAN harus mampu menjawab problem penafsiran ayat-ayat al-Qur’an yang misoginis

Namun, berkaitan dengan penafsiran yang konservatif atas ajaran Islam yang menimbulkan kerugian bagi gerakan feminisme dalam melawan ideologi gender, PUAN perlu mengambil posisi untuk bersifat progresif. PUAN harus mampu menjawab problem penafsiran ayat – ayat al-Quran yang misoginis. Contoh yang tepat tentang ini telah dilakukan oleh Ketua PUAN Ny. Sinta Nuriyah ketika berkali-kali teriak bahwa banyak orang memanipulasi ayat al-Qur’an tentang pembolehan poligami.

Menurut Ny. Sinta isi al-Qur’an (surat an-Nissa ayat-3) memang membolehkan seorang laki-laki beristeri lebih dari satu atau berpoligami “asal bisa adil,” tetapi ada penegasan Allah di dalam ayat yang lain bahwa laki-laki itu takkan bisa adil meski berusaha untuk itu (wa lau harashtum). Oleh sebab itu, menurutnya berpoligami itu sebenarnya tidak boleh karena laki-laki tidak akan mungkin bisa adil. Meski orang lain dapat membantahnya, tetapi penafsiran yang seperti itu sangatlah progressif dan “berani” serta diperlukan dalam perjuangan untuk memikirkan nasib dan meningkatkan derajat perempuan sebagai manusia yang setara dengan laki-laki.

Penulis mencatat bahwa tantangan berat yang dihadapi oleh PUAN bukan soal kebijakan politik dan kebijakan hukum, melainkan soal budaya masyarakat kita di pedesaan-pedesaan yang belum terlalu kondusif untuk semangat juang untuk kesetaraan gender dan perjuangan untuk emansipasi perempuan. Itulah yang harus diterobos. [*]


Bahan bacaan :
Aida Vitayala, Kepemimpinan Wanita, t.p.t.t.
Asghar Ali Engineer, Hak-hak Perempuan dalam Islam, LSPPA dan CUSO Indonesia, 1994
Barbara Lloyd, Sex and Gender, Open University Press, USA, 1983.
John Naisbitt, Megatrends Asia, The Eight Asian Megatrends that are Changing the World, Nicolas Barealy Publishing Ltd., London, 1995.
Kamla Bhasin dan Nighat Said Khan, Feminisme dan Relevansianya, Gramedia, Jakarta, 1995.
Loekman Soetrisno, Wanita dalam Pembangunan, Perspaktif Sosiologis, Paper, t.p.,t.t.
Moeljarto Tjokrowinoto dan Bambang Soernarjo, “Wanita dalam Perspektif Pembangunan Nasional,” makalah untuk Seminar Wanita dalam Perspektif Agama dan Pembangunan, LKPSM, Yogyakarta, 21-22 Desember 1991.
Mohtar Mas’oed, “Perempuan dan Ekonomi Politik Dunia Ketiga, Pokok-pokok Pikiran,” makalah untuk Seminar, Wanita dan Politik, UII, Yogyakarta, 3 Desember 1991.
Moh. Mahfud MD, “Peran Wanita dalam Perspektif Politik dan Hukum,” dalam Majalah Al-Mawarid, Edisi V/Agustus-Nopember, 1996.
Moh. Mahfud MD, Hukum Kepegawaian Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1988.
Moh. Mahfud MD, Usul, Hakim Dilarang Poligami,” Jawa Pos, 4 Januari 2007.
Siti Ruhaini Dzuhayatin, Idoologi Pembebasan Perempuan, Sebuah Kajian Feminisme dan Islam, Yogyakarta, t.p., 1995.
Suparman Marzuki dkk, Pelecehan Seksual, Penerbit Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1995

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Januari 20, 2009 in Vol. 1, 2008

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: