RSS

Nusyuz dalam Wacana Hukum dan Sosial

21 Jan
Banyak kalangan berpendapat, KHI dan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan —yang materi prinsipilnya banyak dirujuk dari ketentuan-ketentuan hukum dalam KHI— mengandung banyak kelemahan bagi perempuan dan masih memancarkan semangat patriarkhi karena perempuan diposisikan sebagai subordinat di bawah kekuasaan lelaki. Pasal 84 KHI tentang nusyuz, misalnya, mencerminkan ketidakadilan terhadap perempuan. Nusyuz dan hukumannya hanya berlaku untuk istri yang dianggap tidak memenuhi kewajiban. Sebaliknya, suami yang tidak memenuhi kewajiban tidak dikenakan sanksi nusyuz.

Sementara itu, dalam RUU terapan misalnya, di dalam bab mengenai Hak dan Kewajiban Suami-istri, Pasal 72 Ayat 4, disebutkan, antara lain, kewajiban suami adalah membimbing istri dan rumah tangga, tetapi mengenai urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan bersama oleh suami-istri secara bersama-sama. Suami dengan penghasilannya menanggung nafkah, kiswah, dan tempat kediaman istri, membiayai rumah tangga dan membiayai perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak, serta biaya pendidikan.

Meskipun demikian, tidak ada ”sanksi” bila suami tidak bisa memenuhi kewajibannya itu karena pada pasal selanjutnya, yaitu pasal 72 Ayat (6) disebutkan bahwa ”Apabila suami tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud Ayat (4), istri dengan kerelaannya dapat membebaskan suami dari kewajiban tersebut.” Selanjutnya Ayat (7) menyebutkan, ”Kewajiban suami sebagaimana dimaksud Ayat (5) gugur bila istri nusyuz.” Nusyuz sendiri dalam arti umum berarti membangkang.

Bandingkan dengan pasal yang menyebutkan kewajiban istri di dalam Pasal 76. Istri dapat dianggap nusyuz bila tidak melaksanakan kewajibannya kecuali dengan alasan sah. Yang termasuk kewajiban istri seperti diatur dalam Pasal 75 adalah ”Berbakti lahir-batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam” serta ”istri wajib menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya”. Selanjutnya Pasal 76 Ayat (2) menyebutkan, ”Nusyuz-nya istri menggugurkan kewajiban suami terhadap istri sepanjang tidak berkaitan dengan kepentingan anak.”

Ayat (3) pasal yang sama juga menyebutkan, ”Kewajiban suami pada Ayat (2) berlaku kembali sesudah istri tidak nusyuz.” Sedangkan yang menentukan ada-tidaknya nusyuz pada istri harus didasarkan atas bukti yang sah dan ditetapkan oleh pengadilan. Dengan demikian, bila sua-mi tidak mampu memenuhi kewajibannya mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya di dalam rumah tangga, istri dianjurkan membebaskan suami dari kewajiban itu dengan kerelaan, sementara bila istri ”membangkang” terhadap suami maka kewajiban suami langsung gugur.

Berkenaan dengan hal ini Musdah Mulia berpandangan, meskipun ada ketentuan yang menyebutkan bahwa nusyuz itu harus dibuktikan di pengadilan, namun ketentuan tersebut sangat tidak realistis. Pasal yang kelihatannya bermaksud melindungi hak-hak perempuan ini sebetulnya justru menyulitkan perempuan. Masalahnya, pengadilan agama berada di ibu kota kabupaten sementara lebih banyak perempuan tinggal di pedesaan. ”Jangankan untuk pergi ke ibu kota kabupaten, untuk pergi ke luar kecamatan saja perempuan berpikir-pikir panjang,” kata Musdah menjelaskan.

Jika ditelusuri ke akar pemikirannya, kecenderungan UU dan ketentuan-ketentuan yang ada sebetulnya lebih dilatarbelakangi oleh tradisi patriarkhi yang sangat kuat dan mengakar di Indonesia. Tradisi ini pula yang juga menyebabkan banyak perempuan tidak memiliki cukup pemahaman tentang hak-haknya, tidak punya kemampuan menyuarakan keberatannya bila hak-haknya tidak dipenuhi, serta tidak punya cukup kemampuan ekonomi untuk membiayai pengaduan itu ke pengadilan agama. Dengan demikian besar kemungkinan banyak perempuan yang akan bersikap pasrah, terutama bila ekonominya tergantung pada suami. Karena tradisi ini pula penafsiran atas teks-teks agama menjadi bias gender dan tampak kurang berpihak kepada kaum perempuan.

Mantan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Khofifah Indar Parawansa yang sekarang adalah Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama tidak banyak memberikan komentar meskipun mengatakan keterkejutannya atas draf RUU Hukum Terapan itu. Menurut Khofifah, yang ia ketahui adalah adanya usulan dari beberapa organisasi non-pemerintah tentang revisi UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana antara lain Muslimat ikut memasukkan usulannya. Revisi tersebut mengusulkan agar dikotomi publik dan domestik tidak setajam dalam UU Perkawinan dan KHI, yang menyebutkan laki-laki adalah kepala keluarga dan pencari nafkah sementara perempuan adalah istri dengan tanggung jawab atas urusan rumah tangga.
Pasal-pasal yang mengatur mengenai hal ini sebenarnya sudah tidak lagi sesuai dengan kenyataan di masyarakat. Perempuan yang bekerja di luar rumah ikut mencari nafkah bersama-sama suami bukan barang baru di Indonesia. Denys Lombard dalam Nusa Jawa Silang Budaya (terjemahan) menyebutkan, aktivitas ekonomi perempuan di ruang publik sudah tercatat dalam berbagai prasasti yang berasal dari masa-masa setelah abad ke-10 Masehi.
Kini semakin banyak perempuan yang masuk kategori sebagai angkatan kerja produktif dan akan semakin banyak perempuan bekerja di sektor publik, seperti kecenderungan dari tahun ke tahun yang diperlihatkan data Badan Pusat Statistik. RUU Hu-kum Terapan melalui pasal-pasal yang mendikotomikan antara sektor publik yang identik dengan laki-laki dan sektor domestik yaitu rumah tangga sebagai tempat di mana perempuan seharusnya berada, menurut Lies Marcoes-Natsir yang merupakan aktivis dan peneliti gerakan perempuan Islam, akan menjadi sumber relasi yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan. Cara pandang yang mendikotomikan publik dan domestik itu yang harus diganti bila ingin menghasilkan UU yang lebih adil untuk suami dan istri.

Jadi, pada prinsipnya, sangat perlu dilakukan pengkajian ulang dan revisi atas undang-undang dan ketetapan-ketetapan UU terapan tentang perkawinan. Terkait dengan nusyuz misalnya, penting diberlakukan ketetapan yang menyeimbangkan aturan dan sanksi nusyuz baik terhadap isteri maupun suami. ****

***)Ringkasan Dewan Redaksi, diambil dari berbagai sumber.

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Januari 21, 2009 in Vol. 4, 2008

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: