RSS

BENANG MERAH KONTROVERSI RUU PORNOGRAFI

29 Mei

bad
Usaha membuat Undang-undang pornografi terus berjalan di tanah air. Dampaknya, gelombang besar reaksi pro dan kontra di tengah masyarakat tak dapat dihindarkan.
Bagaimana peta dan benang merah kontroversi tersebut, dan ke mana pula RUU Pornografi itu akan berujung?
Berikut ini wawancara Tantri dengan salah satu anggota Panitia Kerja (Panja) DPR RI dari FKB, Dra. Hj. Badriyah Fayumi, Lc. MA.

Menurut anda, apa yang melatarbelakangi munculnya proses regulasi mengenai pornografi di tanah air?

Hemat saya, penyebab utamanya adalah keresahan beberapa kalangan masyarakat, akibat maraknya pornografi di negeri tercinta ini, terutama setelah dimulainya masa reformasi yang ”meniscayakan” kebebasan pers dan media informasi.

Secara faktual, kantor berita Associated Press, pada tahun 2004, sudah menyebut Indonesia sebagai The Next Heaven of Pornography setelah Rusia dan Swedia. Bagi sebagian kalangan, khususnya para rohaniawan, guru dan orang tua, fenomena maraknya pornografi ini dianggap ”berbahaya” bagi masa depan generasi bangsa ini. Sebuah studi yang dilakukan Komisi Nasional (Komnas) Perempuan RI membuktikan, dari proses investigasi terhadap 201 kasus perkosaan tahun 2000-2004 yang termuat di koran, hasilnya menunjukkan 56,71% diakui pelaku akibat film/VCD porno. Bahkan, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK Jakarta, menemukan fakta, kebanyakan anak-anak atau remaja yang melakukan kekerasan seksual, lantaran terangsang tayangan VCD porno dan/atau pengaruh minuman keras.

Tampaknya, kenyataan inilah, ditambah dengan fenomena ”goyang Inul” dan terbitnya majalah Playboy versi Indonesia, yang di kemudian hari menjadikan isu pornografi mencuat secara nasional, berbarengan dengan tuntutan regulasi mengenai pornografi oleh beberapa kalangan. Dari situlah berawal sejarah RUU APP yang kemudian menjadi RUU Pornografi. Seiring dengan hal itu pula muncul gelombang reaksi pro dan kontra dalam menyikapi RUU tersebut.

Bisa dijelaskan secara singkat mengenai gambaran dan peta umum pro dan kontra tersebut?

Secara umum, pro dan kontra yang sempat muncul dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan. Pertama, mereka yang menolak secara total. Alasannya, antara lain, RUU itu terindikasi bernuansa politis-ideologis, yakni dijadikan sebagai ”pintu masuk” menuju formalisasi ajaran atau penyeragaman moralitas bangsa didasarkan pada persepsi ajaran dan moralitas golongan tertentu. Ini tentunya akan mengancam kebhinnekaan bangsa dan integrasi nasional. Pembatasan pornografi juga dianggap melanggar hak asasi manusia, memasung kreatifitas seni dan budaya, serta dikhawatirkan berdampak langsung pada diskriminasi terhadap perempuan, karena kemungkinan besar merekalah yang akan menjadi korban ”kriminalisasi” utamanya, terutama ketika RUU tersebut akan mengatur juga masalah cara berpakaian dan berekspresi kaum perempuan.

Kedua, mereka yang mendukung penuh upaya regulasi, apapun bentuknya. Alasannya, antara lain, RUU Pornografi harus ada untuk mengendalikan laju pertumbuhan pornografi di tanah air yang sudah sedemikian menggila dan berbahaya bagi masa depan generasi bangsa. Dan utamanya, untuk memberikan perlindungan sejak dini terhadap kaum perempuan dan anak, yang seringkali terbukti menjadi korban eksploitasi, kekerasan dan kejahatan seksual, akibat ”ketamakan” industri pornografi dan dampak sosial yang ditimbulkannya. Juga untuk menghindarkan generasi bangsa dari desakralisasi seks dan berbagai penyimpangan seksual yang akan berujung pada hancurnya lembaga perkawinan dan moralitas keagamaan.

Ketiga, mereka yang memandang perlu dilakukan regulasi, dengan catatan harus mempertimbangkan 3 hal mendasar, yakni: 1) tidak terjebak pada formalisasi atau penyeragaman moralitas dan nilai berdasarkan persepsi moralitas dan nilai dari golongan tertentu, namun sebaliknya mesti dibangun di atas nilai-nilai kebenaran dan kebaikan universal, 2) harus didasarkan pada semangat kebhinekaan bangsa yang menghargai keanekaragaman budaya, dan 3) difokuskan untuk tujuan perlindungan terhadap kaum perempuan dan anak, serta untuk meminimalisir dampak buruk yang ditimbulkan oleh industri pornografi.

Alasan kelompok ini, banyak kalangan masyarakat perlu mendapatkan jawaban yang jelas dari aspek hukum terkait keresahan mereka akibat maraknya pornografi yang berdampak buruk bagi generasi bangsa belakangan ini. Jika mengacu kepada negara-negara lain, bahkan yang berpaham liberal sekalipun, seperti Amerika dan umumnya Negara-negara Eropa, masalah pornografi mendapatkan perhatian yang cukup serius dari pemerintah setempat. Ini terbukti dari regulasi-regulasi yang dibuat secara rinci mengenai hal tersebut. Sementara di Indonesia, yang notabene telah menjadi ”pasar” terbesar industri pornografi dunia setelah Rusia dan Swedia, belum memiliki piranti hukum yang cukup rinci tentang hal itu. Dan karena tiap-tiap bangsa mempunyai karakter nilai, ideologi dan budaya yang berbeda dari yang lain, maka sudah tentu regulasi pornografi di Indonesia harus disesuaikan dengan karakteristiknya sendiri. Inilah yang penting dijadikan landasan.

Dari klasifikasi tersebut, di manakah posisi ”pemikiran” dan ”cara pandang” negara yang dalam hal ini dimanifestasikan oleh pemerintah dan DPR RI?

Dalam hal ini, negara berusaha berpandangan moderat sebagaimana yang dikemukakan kelompok terakhir tadi. Negara memandang perlu dilakukan regulasi pornografi yang akrab kultur dan berpijak pada karakteristik bangsa dan falsafah negara. Karena itu, dari waktu ke waktu dilakukan penyesuaian-penyesuaian RUU dengan sebisa mungkin mengakomodir kepentingan semua pihak. Diantaranya, penyesuaian dari yang semula RUU APP menjadi RUU Pornografi, juga penghilangan beberapa pasal yang kontroversial, serta penajaman redaksi pada pasal-pasal yang multi-tafsir dan bias kepentingan. Intinya, negara tidak ingin menyikapi masalah regulasi pornografi ini secara radikal dan ekstrim, serta berusaha sekuat tenaga untuk tidak berpihak kepada kepentingan kelompok tertentu. Ruh perlindungan terhadap budaya, tradisi dan kreatifitas seni, perlindungan terhadap perempuan dan anak, serta penegakan asas kesetaraan, persamaan dan anti-diskriminasi, menjadi acuan utama dalam proses penyesuaian RUU. Dalam hal ini, berbagai kritik dan saran dari masyarakat sangat berguna dan menjadi salah satu unsur pertimbangan utamanya.

Sebenarnya, bukankah akan lebih kondusif jika aturan mengenai pornografi semacam itu cukup dipercayakan saja kepada aturan dan mekanisme hukum yang sudah tertuang dalam KUHP, misalnya?

Kalau mau jujur, jika beberapa aturan dan mekanisme hukum dalam KUHP (misalnya pasal 282 dan 533), yang berkenaan dengan masalah pornografi bisa disempurnakan dengan segera dan memadai, maka RUU Pornografi ini sebetulnya tidak perlu muncul. Tapi, kenyataannya, sudah sekian puluh tahun aturan-aturan tersebut belum dibenahi. Maka, sebenarnya, RUU ini lebih merupakan usaha sementara untuk mengisi celah dan kekurangan tersebut. Karena itu, negara berusaha semaksimal mungkin mengarahkan regulasi pornografi ini ke arah pengaturan dan penanganan masalah pornografi berdasarkan instrumen dan mekanisme hukum dan penegakan hukum yang sudah berlaku. Jadi, tidak perlu lagi ada kekhawatiran ideologisasi oleh pihak-pihak tertentu, atau kekhawatiran-kekhawatiran yang lainnya. Di samping itu, meski RUU sudah dianggap matang oleh pihak DPR-RI, dan sudah disahkan oleh Presiden, namun tetap saja masih ada peluang untuk mengajukan keberatan melalui Mahkamah Konstitusi.

Dari perspektif fikih, bagaimana anda mengomentari RUU Pornografi?

Satu hal yang penting untuk dicatat di sini. Yakni, bahwa dalam konsep siyasah syar’iyah, tidak semua tindakan yang dianggap dosa atau dilarang oleh agama dengan serta merta bisa atau harus dibuatkan hukum positifnya. Misalnya, berbohong, menggunjing orang lain, tidak menepati janji, adalah jelas perbuatan dosa. Tapi, tidak ditemukan hukum positifnya dalam sejarah peradilan dan negara Islam. Yang seperti itu, proses penegakannya dikembalikan kepada kontrol moral masing-masing pribadi dan masyarakat.

Begitu juga dengan pornografi. Yang namanya zina, menonton perzinaan orang lain, menyebarluaskan gambar dan adegan perzinaan atau menonton aurat orang lain yang tidak muhrim, jelas hukumnya adalah haram. Tingkat pelanggaran atau dosanya bertingkat sesuai ketentuan syariat. Selain kasus zina yang dalam hukum hudud telah ditetapkan jenis sanksi dan mekanismenya, kasus-kasus yang lain dari yang tersebut di atas tidak punya ketentuan sanksi yang jelas dan tetap. Nah, yang demikian itu diserahkan pada kebijakan pemerintah/negara berdasarkan konsep kemaslahatan publik.

Maksud saya, pornografi tidak harus diatur dalam hukum positif. Tapi, ketika keadaan demi pertimbangan kemaslahatan menuntut pengaturannya dalam bentuk hukum positif, maka hal yang demikian itu sah-sah saja dilakukan, asalkan efek yang ditimbulkannya jelas-jelas kemaslahatan, tidak justeru menimbulkan efek sosial yang jauh lebih besar bobot kemunkaran dan mafsadah-nya. Jadi, prinsip yang harus diperhatikan di sini adalah, la yughayyar al-munkar bima yuwallidu munkaran akbara minhu (karena tujuannya adalah menghentikan kemunkaran, maka merubah kemunkaran itu tidak boleh dengan cara yang dapat menimbulkan kemunkaran yang lebih besar lagi). Dan ada satu kaidah fikih lagi yang juga harus dipertimbangkan, yakni al-khatha’ fi tarki al-‘uqubah khairun min al-khata’ fi ibramiha (kesalahan tidak menjatuhkan hukuman lebih baik daripada kesalahan menjatuhkan hukuman). Karena itu, saya pribadi, berusaha untuk ekstra hati-hati dalam perumusan RUU Pornografi.

Sebagai penutup, ada pesan penting yang ingin anda sampaikan?

Ya. Pertama, pihak pemerintah dengan segenap instrumen hukum dan penegakan hukum yang dimiliki, diharapkan melakukan sosialisasi dan pengawasan yang memadai agar pelaksanaan undang-undang tersebut tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Kedua, reaksi masyarakat, baik yang pro maupun yang kontra, diharapkan tidak emosional. Semua pihak diharapkan dapat melihat dan menyikapi kasus ini secara arif dalam bingkai penyelamatan bangsa untuk tujuan kebaikan bersama. Ketiga, harus diwaspadai gelagat negatif dari pihak-pihak tertentu yang berusaha mempolitisir RUU ini untuk membenturkan antara kelompok-kelompok kepentingan yang ada.

Yang penting untuk dicermati bersama ialah, muatan materi RUU tersebut harus mencerminkan kompromi yang adil bagi semua kepentingan. Karena sifatnya kompromi, tentunya masing-masing pihak harus mau ”merelakan” beberapa kriteria dari kepentingannya untuk disesuaikan dengan kriteria kepentingan pihak lain. Karena itu, masing-masing pihak harus legowo dan lega hati dengan apa yang akan menjadi keputusan akhir setelah semuanya dilakukan berdasarkan prosedur hukum yang benar dan berlaku. Jika RUU sudah ditandatangani presiden, bagi yang tidak setuju, masih ada kesempatan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Jadi, beda pendapat sah-sah saja, asalkan the role of game-nya dijalankan dengan baik. *** Umar

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Mei 29, 2009 in Vol. 1, 2009

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: