RSS

Judicial Review: Batalkan UU Pornografi

30 Mei

83-thumbUU Pornografi telah ditandatangani oleh presiden SBY pada 26 November 2008 yang lalu. UU yang penuh dengan kontroversi ini disinyalir hanyalah dagelan politik penguasa. Lolosnya RUU Pornografi menjadi UU masih menyisakan ketidakpuasan berbagai kalangan.
Penolakan terhadap UU ini tetap marak terjadi di sejumlah daerah seperti di Yogyakarta, Sulawesi, Bali dan lain-lain.
Lantas tindakan apa yang akan dilakukan oleh para aktivis terhadap UU Pornografi yang telah di tanda tangani oleh Presiden tersebut?
Berikut wawancara Tantri (via email) dengan Mike Verawati Tangka, Ketua Divisi Advokasi Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) sehubungan dengan upaya penolakan UU Pornografi.

Komentar anda tentang Undang-Undang Pornografi

Keberadaan Undang-Undang Pornografi yang baru saja disahkan oleh Presiden dengan lembar negara No 44 tahun 2008 tentang Pornografi sebagai produk kebijakan sekaligus produk hukum, masih sangat sumir, walaupun Presiden SBY sudah menandatanganinya pada 26 November 2008 yang lalu. Mengapa masih menyangsikan, bahwa Undang-Undang ini bukanlah sebuah produk kebijakan, tetapi lebih pada deal politik yang dilakukan oleh beberapa pihak.

Sebab jika merujuk pada produk kebijakan yang selama ini saya pahami, tentu dalam perumusan Undang-Undang ini paling tidak harus memenuhi kriteria UU No 10 tahun 2004 tentang tata cara pembuatan perundang-undangan. Secara mendasar Undang-Undang dibuat untuk kebutuhan seluruh masyarakat, namun kita sangat tahu bahwa sejak awal Undang-Undang ini sangat kontroversial. Banyak kalangan, mulai dari individu, kelompok masyarakat seperti masyarakat adat, seniman, agamawan, bahkan sampai dengan pemerintah daerah tidak setuju dengan adanya Undang-Undang ini, walaupun juga didapati sebagian masyarakat menginginkan Undang-Undang ini segera terbit. Karenanya saya lebih memaknai, lahirnya Undang-Undang ini merupakan deal politik, bukan sebuah proses legislasi yang standart dilakukan. Belum lagi hal-hal lain yang bermunculan, seperti tidak adanya naskah akademik yang wajib disusun untuk mengawali sebuah penyusunan perundang-undangan dan hal-hal lainnya, seperti proses pembuatan yang cenderung dipaksakan sejak awal. Undang-Undang ini yang sebelumnya adalah UU APP (Anti Pornografi dan Pornoaksi) tidak membuka partisipasi publik untuk melihat dan memberi masukan pada Undang-Undang ini. Walaupun pada akhirnya pelibatan publik dibuka, namun menurut saya hanya sekedar untuk memenuhi protes-protes yang dilakukan oleh kalangan masyarakat; terbukti banyaknya masukan baik secara teknis maupun substansi dari kalangan masyarakat, ternyata tidak dipertimbangkan.

Kenyataannya, Undang-Undang Pornografi ini hadir justru membawa dampak banyak hal; masyarakat dibuat terkotak-kotak, bahkan seperti yang kita ketahui, beberapa daerah telah menyatakan untuk mundur dari Republik Indonesia. Menurut saya hal ini pantas saja terjadi, sebab Undang-Undang ini sangat ambigu dalam berbagai hal.

Saya setuju bahwa pornografi itu harus dibatasi dan harus diperangi untuk melindungi anak-anak. Saya juga setuju pornografi sering kali mengorbankan perempuan dan anak. Tetapi jika melihat conten dalam Undang-Undang Pornografi, tujuan-tujuan seperti diatas justru tidak muncul dalam Undang-Undang ini. Bisa dilihat dalam pasal 1 tentang definisi yang sangat ambigu, sehingga sebagian besar masyarakat justru terganggu, dan tersinggung dengan batasan pronografi dalam pasal tersebut. Para pembuat Undang-Undang ini menyatakan bahwa sudah banyak negara yang membuat Undang-Undang Pornografi. Itu memang benar, tetapi sejauh yang saya ketahui dan saya coba mencari Undang-Undang Pornografi di negara lain, memang ada, tetapi lebih pada pengaturan distribusi dan pembatasan yang bersifat ruang, usia, dan waktu, karena pornografi memang jelas batasannya.

Belum lagi banyak sekali inkonsistensi dalam setiap pasal Undang-Undang ini. Dalam salah satu pasal, ketentuan tentang pornografi sangat ketat, bahkan menutup semua kemungkinan, sementara di pasal berikutnya ternyata pornografi masih memiliki kelonggaran bagi orang dewasa.

Kalangan aktivis akan mengajukan judicial review, strategi apa yang akan ditempuh?

Memang benar, dan salah satu strategi yang dilakukan oleh beberapa aktivis adalah melakukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi. Ada yang melakukan gugatan secara individu dan ada juga lembaga-lembaga yang menggugat, seperti Dewan Kesenian Jakarta, atau perkumpulan seniman (pematung, penyair, penyanyi, penari dll). Bahkan pemerintah daerah juga mengajukan gugatan, seperti yang dilakukan oleh Propinsi Bali dengan Komponen Rakyat Bali (KRB). Tetapi sebenarnya strategi tidak hanya dilakukan dengan jalan Judicial Review. Beberapa kawan-kawan aktivis lainnya juga menyusun stretegi non litigasi lainnya untuk terus menguatkan dan memberikan penyadaran kepada publik tentang Undang-Undang ini.

Apa targetnya

Targetnya adalah membatalkan Undang-Undang ini.

Bisa sebutkan pasal-pasal yang ditolak berikut alasan penolakannya!

  • Pasal 1 tentang definisi, karena jelas sekali ber-tentangan dengan konstitusi/UUD 45 khususnya pasal 28 D ayat 1, pasal 28 E ayat 2, pasal 28 F.
  • Pasal 4 ayat 1 UU pornografi, bertentangan dengan pasal 28 D ayat UUD45
  • Pasal 5 UU pornografi, bertentangan dengan pasal 28 F UUD 45
  • Pasal 8 bertentangan dengan pasal 28D UUD 1945
  • Pasal 20 dan 21 UU pornografi bertentangan dengan pasal 28 D ayat 1 UUD 45

dan beberapa pasal-pasal lainnya yang mungkin diambil oleh beberapa teman, karena menurut informasi yang saya dapatkan, bahwa yang mengajukan Judicial Review UU pornografi ini cukup banyak, dan tentu saja sesuai dengan hal yang mana menurut mereka yang paling penting untuk digugat dalam UU Pornografi ini.

Harapan dan Kekhawatiran anda?

Harapan: Proses Judicial Review dapat berjalan dengan lancar, dan Hakim Konstitusi dapat menerima gugatan untuk membatalkan Undang-Undang. Ini sebagai bentuk dukungan institusi hukum untuk menegakkan proses hukum yang benar dan baik, tanpa diskriminasi, menghormati HAM dan ke-Bhinneka-an Republik ini.

Kekhawatiran: Dalam pengalaman Judicial Review yang sudah-sudah, memang tidak semua proses Judicial Review dapat berjalan dengan lancar.Ada juga Judicial Review yang gagal, disebabkan oleh banyak hal, bisa jadi karena persiapan yang kurang matang, atau iklim politik yang mempengaruhi. Seperti saat ini kita juga sangat tahu bahwa persoalan fundamentalisme mengarah kepada politik identitas, dan persoalan ini juga sudah banyak masuk dan mempengaruhi institusi-institusi penegakan hukum kita. Namun saya optimis, Mahkamah Konstitusi masih merupakan lembaga yang memegang komitmen penegakan keadilan yang baik, karenanya doakan juga agar kerja dan perjuangan teman-teman untuk kebijakan yang lebih pro pada keberagaman dan HAM bisa berjalan dengan baik dan lancar.

Jika Judicial Review gagal, kira-kira langkah apa yang akan diambil?

Soal gagal……., hehehe, saya pada prinsipnya berusaha sekeras mungkin dulu alias optimis, bahwa ini dapat kita lakukan dengan baik. Soal kalau nantinya gagal, kita juga tidak tahu gagalnya di bagian yang mana, dan saya tetap yakin selalu ada jalan keluar untuk setiap hambatan yang datang asal kita tetap mau berjuang keras.

Tapi kalaupun hakim Mahkamah Konstitusi menolak pengajuan Judicial Review ini, tentunya harus memiliki pertimbangan yang matang sekali untuk menolak. Undang-Undang ini menurut saya menjadi sebuah tanda-tanda apakah kebhinekaan di Indonesia akan tetap lestari atau tidak, kecuali kalau kita ingin menghapus sejarah yang mengangkat bangsa ini, yaa lain persoalannya…[***]

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Mei 30, 2009 in Vol. 1, 2009

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: