RSS

UU PORNOGRAFI, PEREMPUAN dan ISLAM

30 Mei
Oleh: Dra. Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, M.Hum.
Ketua Yayasan Puan Amal Hayati

in

Sebelum menyoroti materi dari Undang-Undang Pornografi (UUP) terlebih dahulu saya ingin mengajak para pembaca untuk sejenak melakukan refleksi: maraknya pornografi atau segala bentuk penyimpangan di negeri ini terjadi karena minimnya undang-undang atau karena lemahnya pelaksanaan undang-undang?

Secara pribadi saya melihat, berbagai kemungkaran dan maraknya kemaksiatan bukan karena tidak adanya undang-undang, tetapi lebih karena pelaksaan undang-undang yang tidak tegas dan kuatnya dorongan kebutuhan hidup (survival of live) serta lemahnya penegakan hukum oleh aparat penegak hukum. Sebanyak apapun undang-undang dibuat kalau pelaksanaannya tidak tegas maka tidak akan memiliki fungsi efektif dalam mencegah terjadinya tindak kejahatan, termasuk di dalamnya tindakan pornografi.

Dengan sudut pandang ini, saya melihat tidak ada urgensinya kita membuat suatu undang-undang pornografi, dengan alasan; pertama, persoalan ini secara implisit sudah tercakup dalam KUHP, Undang-undang Pers, UU Penyiaran dan beberapa undang-undang lain. Daripada membuat undang-undang, akan lebih baik jika perhatian diarahkan pada upaya maksimalisasi pelaksanaan undang-undang yang ada atau membuat undang-undang tentang maksimalisasi peran aparat dalam penegakan hukum, agar hukum dan undang-undang bisa benar-benar ditegakkan dan dijalankan secara efektif, dengan memberikan sangsi yang berat bagi aparat yang melanggar. Kedua, undang-undang pornografi ini memiliki sensitifitas yang tinggi bagi keutuhan dan integritas bangsa. Daripada mengikis integritas kebangsaan, apa tidak lebih baik membahas undang-undang lain yang lebih membawa manfaat langsung kepada masyarakat dengan resiko yang lebih minim. Ketiga, saya melihat pembahasan undang-undang ini telah sarat dengan muatan politik. Sebuah undang-undang yang lahir dengan tarikan kepentingan politik dan mengabaikan realitas obyektif kebutuhan masyarakat tidak akan berjalan dengan baik dan justru akan dapat menjadi pemicu terjadinya konflik.

Dalam pengamatan saya, ada beberapa hal yang ganjil dalam materi UUP; pertama, undang-undang ini sangat interpretable dan subyektif karena terkait dengan persepsi dan emosi. Misalnya pada Bab I Pasal 1 ada kalimat yang menyatakan ”..dan/atau dapat menimbulkan hasrat seksual serta melanggar nilai-nilai kesusilaan..”. Bagaimana mengukur timbulnya hasrat seksual seseorang ? Ini kan masalah yang sangat subyektif dan individual. Misalnya ketika ada gambar puting susu perempuan yang sedang menyusui anak atau penari jaipong yang sedang goyang, sebagian orang melihat itu sesuatu yang wajar-wajar saja, tetapi bagi orang tertentu, karena persoalan kultur atau kondisi emosi dan biologis, gambar dan goyang tersebut bisa membangkitkan hasrat seksual.

Dalam kondisi seperti ini bagaimana UUP harus diberlakukan? Atau contoh lain, istilah atau gambar tertentu di satu daerah dianggap tidak melanggar susila, tetapi di daerah lain hal itu sangat jorok, lalu nilai yang mana yang mesti dipakai untuk menerapkan UUP? Inilah persoalan kultural yang akan muncul ketika UU ini disahkan. Bagi saya ini bukan persoalan sederhana karena dalam titik tertentu bisa menimbulkan benturan tradisi antar masyarakat.

Kedua, UUP bisa menjadi alat justifikasi atas tindakan represif dan anarkhi terhadap kreasi dan ekspresi budaya masyarakat. Di sisi lain UU ini juga dapat menjadi alat hegemoni satu budaya atau tradisi tertentu yang kecil dan minoritas oleh tradisi dan budaya lain yang lebih besar dan kuat. Sebagaimana kita ketahui, ketika suatu UU bersifat interpretable, maka dalam praktek lapangan sering terjadi ”perang” interpretasi. Dalam kondisi demikian biasanya kelompok minoritas selalu terpinggirkan untuk menyuarakan interpretasinya. Secara faktual, kelompok dominan biasanya menjadikan UU sebagai landasan untuk menjustifikasi tindakan mereka.

Ketiga, materi UUP sebenar-nya sudah ada dalam KUHP, UU Penyiaran, UU Pers dan berbagai UU lainnya, khususnya dalam pasal yang membahas persoalan moral dan susila. Kalau hanya sekedar mencari pijakan hukum untuk melawan pornografi, kenapa kita tidak memaksimalkan UU yang telah ada? Kenyataan inilah yang membuat saya curiga ada apa di balik semua ini? Jangan-jangan semua ini terjadi karena kita tidak mampu menegakkan dan menjalankan hukum dan perundang-undangan yang ada, kemudian mengalihkan perhatian dengan cara mencari payung hukum.

Sekali lagi, pembahasan UUP terlalu dipaksakan sehingga kesannya bukan untuk mengatur atau melindungi masyarakat, tetapi lebih merupakan suatu agenda politik. Sudah terlalu banyak UU yang mengatur kehidupan kita saat ini, tapi sudah terlalu banyak pula pelanggaran yang kita lakukan sehingga hukum menjadi mandul. Kenyataan ini membuktikan, UU bukan alat efektif untuk melindungi masyarakat dan mencegah kejahatan.

Saya melihat UUP ini seperti perlindungan yang mengancam. Artinya secara retorik UUP diciptakan sebagai upaya untuk melindungi kaum perempuan dari berbagai tindak kejahatan seksual dan sejenisnya. Namun di sisi lain UU tersebut justru menimbulkan ancaman baru bagi perempuan, karena mayoritas pasal dalam UU tersebut memberikan beban lebih kepada kaum perempuan baik secara langsung maupun tidak.

Secara analog bisa saya sam-paikan, ibarat menjaga keamanan dengan memelihara macan liar. Memang dengan macan tersebut tidak ada lagi orang yang berani mengganggu, namun menjaga keamanan dengan cara tersebut justru mengancam orang yang mau dilindungi, karena setiap saat orang yang akan dilindungi bisa diterkam atau menjadi mangsa dari alat pengamannya.

Dengan cara ini kaum perempuan yang akan dilindungi harus menanggung beban ganda, di satu sisi ia harus selalu menjaga diri agar jangan sampai diterkam macan, dan di sisi lain ia juga harus membayar mahal para pawang agar dapat mengawasi macan liar tersebut jangan sampai menerkam yang dijaga. Terus terang sebagai perempuan saya menjadi tidak merasa dilindungi dengan lahirnya UUP ini. Dan bagi saya UU apapun yang lahir, kalau pelaksana dan penegak hukumnya masih seperti sekarang ini tidak akan memiliki pengaruh apa-apa bagi ketentraman dan keamanan masyarakat termasuk kaum perempuan.

Dan bila persoalan ini dilihat dari ajaran Islam, saya akan berpijak pada kaidah ushul fiqh, sebagai penerapan utama hukum fiqh. Dalam kaidah ushul fiqh dijelaskan dar’ al-mafaasid muqaddam ’ala jalbil mashaalihí” artinya mencegah kerusakan harus lebih didahulukan daripada mencari kebaikan. Persoalannya, penerapan UUP ini bagian dari dar’ al-mafasid atau jalbi al-mashaalih. Dalam pemahaman saya, UUP ini bukan dalam upaya mencegah kerusakan tetapi lebih cenderung pada mencari kebaikan. Yaitu upaya memperoleh kebaikan bagi para politisi, pemimpin agama ataupun dalam lingkup yang ideal, kebaikan dalam menata kehidupan masyarakat.

Tetapi kenyataanya lahirnya UUP ini telah merusak harmoni sosial, mengganggu proses interaksi dan integrasi sosial. Kalau proses ini diteruskan maka integrasi sosial akan terganggu.

Oleh karenanya, hal ini harus dihentikan. Tetapi kalau mau menjadikan hukum sebagai alat darr al-mafasid maka kita bisa menjadikan KUHP, UU Penyiaran, UU Pers dan sejenisnya, dan harus dimaksimalkan penerapannya. Kalau diterapkan dengan konsekuen, UU ini benar-benar dapat menjadi pencegah kerusakan dan tidak menimbulkan kerusakan baru, karena tidak menimbulkan kontroversi seperti UUP.

Prinsip ushul fiqh yang kedua adalah akhaffu addhararaini (mengambil resiko terkecil dari dua buah resiko). Dalam kasus ini kita tinggal menimbang antara meneruskan penetapan UUP yang beresiko menimbulkan keretakan sosial, atau memaksimalkan pelaksanaan UU yang ada secara konsekuen. Dalam pandangan saya, pilihan kedua justru lebih kecil resikonya, karena untuk penerapan UU yang sudah ada secara tegas saya rasa hampir tidak akan menimbulkan kontroversi. Dan kalau aparat penegak hukum menjalankan aturan secara konsekuen saya kira akan menimbulkan efek jera bagi para pelaku, termasuk para pelaku pornografi sebagaimana ketentuan yang ada dalam berbagai UU tersebut.

Sebaliknya, kalau kita memaksakan UUP yang baru, pertama belum tentu UU tersebut efektif kalau mental dan sikap para penegak hukum masih seperti sekarang ini. Kedua, UU ini telah menimbulkan keretakan sosial yang memancing resiko yang lebih besar. Oleh karenanya dalam pandangan keislaman saya, lebih baik memaksimalkan pelaksanaan UU yang ada karena resikonya lebih kecil daripada membuat UU baru dengan resiko yang lebih besar dan hasil yang belum tentu efektif. Ini jauh lebih mendekati dan sesuai dengan prinsip dan spirit Islam yang saya pahami.

Oleh karena itu, yang perlu kita lakukan adalah menerapkan hukum yang ada secara konsekuen, melakukan penataan dan pendisplinan terhadap aparat penegak hukum, agar tidak menjadikan hukum sebagai komoditi. Daripada sibuk membuat UU yang akhirnya menjadi komoditi penegak hukum, apa tidak lebih baik mendisiplinkan para penegak hukum dengan sangsi yang tegas agar hukum benar-benar bisa ditegakkan. Saya kira persoalan ini justru lebih penting daripada membuat UU, apalagi jika UU tersebut justru berpotensi menimbulkan konflik sehingga kehilangan fungsi per-lindungan dan pencegahan seba-gaimana yang terjadi pada UUP ini. ***IN

 
Tinggalkan komentar

Ditulis oleh pada Mei 30, 2009 in Vol. 1, 2009

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: